Kuasa Hukum Partai Hanura dikeluarkan dari ruang persidangan oleh Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Moh. Mahfud MD saat meminta interupsi, di Jakarta Rabu (24/6). Kuasa hukum Hanura yang dikeluarkan adalah Gusti Randa, Elsa Syarif dan beberapa kuasa hukum lainnya. Akibatnya, kuasa hukum marah-marah dan akan meminta kejelasan dari MK terkait hasil putusan kasus Perselisihan Hasil Pemilhan Umum (PHPU).

"Kami didzolimi oleh MK. Secara umum kami menghormati keputusan MK. Namun kami akan meminta kejelasan karena banyak keputusan yang salah," kata kuasa hukum Hanura, Gusti Randa.

Persidangan PHPU Hanura ini adalah lanjutan putusan tanggal 22 Juni 2009 lalu. Penundaan putusan, kata dia karena ada kesalahan sebelumnya.

"Putusan hakim MK banyak yang salah. Banyak pertimbangan hakim yang salah. Kami menilai MK tidak profesional," kata kuasa hukum lainnya, Elsa Syarif.

Salah satu pertimbangan yang dianggap salah adalah Daerah Pemilihan Jawa Timur 5. Pada pertimbangan dalam putusan, MK menuliskan Binjai Utara. Dengan demikian antara kasus dan pertimbangan tidak sinkron. -mediaindonesia.com