Jakarta, Media Centre – Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) H Wiranto SH menegaskan bahwa somasi yang diajukan kepada Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla merupakan upaya untuk mencari kebenaran. “Saya mencari kebenaran, bukan emosional. Kalau kebenaran belum terwujud akan terus saya kejar,” kata Wiranto, dalam konferensi pers di Kantor DPP Partai Hanura, Selasa (11/11). Dalam acara tersebut, Wiranto didampingi Teguh Samudra sebagai ketua Tim Pengacara Wiranto, sekjen Partai Hanura Yus Usman Sumanegara dan juru bicara R. Yogi Soehandoyo.

Jakarta, Media Center - Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) H Wiranto SH menegaskan bahwa somasi yang diajukannya kepada Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla adalah menyangkut tidak diakuinya surat resmi pengunduran dirinya dari partai berlambang beringin, bukan tentang penyataan Kalla mengenai penumpang gelap dalam konvensi Partai Golkar.

''Inti somasi saya bukan soal penumpang gelap pada konvensi Partai Golkar (PG). Tetapi, titik beratnya pada pernyataan JK (Kalla) di Rapim PG bahwa Wiranto setelah kalah pilpres, tanpa permisi, keluar dari Golkar membuat partai sendiri. Sedangkan Prabowo masih lebih baik, mau keluar masih kirim surat,'' kata Wiranto kepada Jawa Pos, Minggu (9/11).

Jakarta, Media Centre – Ketua Umum DPP Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), H. Wiranto, SH melayangkan somasi kepada Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla pada Rabu (5/11). Somasi dilayangkan karena Wiranto merasa nama baiknya dicemarkan oleh Jusuf Kalla pada saat berpidato dalam Rapimnas IV Partai Golkar pada 20 Oktober lalu.

Jakarta, Media Center- Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) akan mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi atas RUU Pilpres yang telah disetujui untuk disahkan menjadi UU dalam hal persyaratan pengajuan calon presiden. Dalam RUU Pilpres yang akan  disahkan menjadi UU disebutkan bahwa pengajuan calon presiden dan wapres disampaikan partai atau gabungan partai yang minimal meraih 20 persen suara di DPR atau 25 persen suara sah secara nasional pada Pemilu 2009. "Ketentuan itu tidak memenuhi rasa keadilan sehingga perlu diluruskan," kata Wiranto kepada wartawan di Cikarang, Jawa Barat, Minggu (2/11) seusai menghadiri Peringatan 80 Tahun Sumpah Pemuda yang diselenggarakan Pemuda Hanura.