Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Selasa (15/12) secara resmi meminta penonaktifan sementara terhadap Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Wakil Presiden Boediono yang saat itu menjabat Gubernur Bank Indonesia sebelum diminta keterangan oleh panitia khusus (pansus) hak angkat Bank Century.

"Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Gubernur Bank Indonesia saat itu Dr. Boediono menduduki jabatan yang paling berperan dan terlibat langsung atas pencairan dan bailout Bank Century. Untuk itu kami mendesak agar kedua pejaat tersebut dinonaktifkan sementara dari jabatan yang diemban saat ini," kata Kedua DPP Hanura Fuad Bawazier di Kantor DPP Hanura, Jln. Diponegoro, Jakarta, Selasa (15/12).

Menurut Fuad, alasan perlunya penonaktifan Sri MUlyani dan Boediono itu dimaksudkan agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan yang dapat menghambat secara sistematis penyelidikan kasus Bank Century. Penonaktifan itu pun merupakan wujud kesungguhan pemerintah dalam melakukan pemberantasan korupsi serta agar pemerintah tidak terbebani dalam menjalankan programnya itu.

"Dengan nonaktifnya Menkeu adan Wapres dari jabatannya,maka rasa keadilan masyarakat dapat ditegakkan tanpa pandang bulu. Sebagaimana dalam kasus KPK, Bibit dan Chandra yang masih belum terbukti bersalah namun sudah dapat perlakuan sampai tingkat terbitnya perppu," kata Fuad didampingi Sekjen Hanura Yus Usman Sumanegara dan anggota pansus angket Century dari Hanura, Faishal Akbar.

Fuad pun mengatakan penonaktifan pejabat negara yang akan diproses oleh pansus hak angket juga akan memberikan pelajaran empirik bahwa setiap pejabat negara berhati-hati dan tidak melakukan kerugian negara dalam pengelolaan uang rakyat.

Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Soetrisno Bachir tidak secara tegas akanmeminta penonaktifan Sri Mulyani maupun Boediono. Alasannya, posisi Soetrisno sebagai Ketum PAN saat ini dalam masa akhir jabatannya dan menjelang kongres PAN, Januari 2010.

"Saya hanya mengatakan waktu itu anggota DPR dari PAN agar betul-betul menyalurkan kehendak rakyat, yaitu adanya angket. Angket sudah terbentuk, dan kalau saya bicara pun belum tentu diikuti karena sudah dekat menjelang kongres PAN," kata Soetrisno seusai meresmikian dua belas Koperasi Sejahtera Anggotaku (KSA) di Jakarta.

Soetrisno hanya mengatakan bahwa pansus angket harus mengusut tuntas dan mencari kebenaran tentang pengucuran dana talangan sebesar Rp 6,7 Triliun kepada Bank Century. "Justru yangharus diuatamakan adalah perseteruan antara Sri Mulyani dan Ical harus segera dihentikan, karena tidak sehat dan akan mereduksi masalh bangsa dan masyarakat karena masalah dua orang tersebut," kata Soetrisno.
~ pikiran-rakyat.com