Polemik tentang kenaikan gaji menteri mendapat kecaman dari Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura). "Partai Hanura secara tegas menolak kenaikan gaji menteri," kata anggota DPR RI dari Hanura Akbar Faisal kepada Rakyat Merdeka Online Selasa (27/10).

Bila alasan kenaikan gaji menteri tidak dilakukan selama lima tahun terakhir, mantan anggota tim sukses SBY ini menyatakan, sebaiknya dibuat RUU terkait soal kenaikan gaji. Dalam RUU itu kata dia, ditentukan kenaikan gaji berdasarkan reward and punisment. Yang berprestasi, gajinya dinaikkan, yang gagal, kalau perlu diturunkan.

Selain itu, apa yang didapatkan oleh menteri sekarang ini sudah jauh lebih baik dan bisa dibilang mewah. Ia berpendapat, bila gaji menteri dinaikkan, maka gaji karyawan atau pegawai negeri sipilpun harus dinaikkan. "Bila tidak, akan menimbulkan kesenjangan," ujarnya.  -rakyatmerdeka.co.id