Jakarta, Media Centre – Ketua Umum Partai Hanura Wiranto, SH menyatakan siap memenuhi panggilan Panitia Khusus (Pansus) DPR untuk Orang Hilang dan akan memberikan penjelasan yang diperlukan. Hal tersebut disampaikan Wiranto, di sela-sela kesibukannya di Yogyakarta, Sabtu (25/10).

Wiranto mengaku tidak perlu takut memenuhi panggilan Pansus DPR untuk Orang Hilang. "Kenapa harus takut? Sekarang ini pun kalau saya dipanggil, saya akan datang," kata Wiranto usai menghadiri pengukuhan doktor mantan anggota Komnas HAM Bambang W Suharto di Sekolah Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada (UGM).

Menurut Wiranto, sebenarnya kasus hilangnya aktivis menjelang reformasi 1998 sudah selesai dan tidak ada lagi yang perlu dipermasalahkan. Ia juga menyayangkan selama ini DPR lebih banyak menghabiskan energi untuk mengurus masalah yang sudah selesai dan tidak subtansial.

Wiranto mengemukakan, setiap akan berlangsung perhelatan politik seperti Pemilu, selalu muncul usaha membongkar aib dan memfitnah pihak tertentu. Padahal, hal itu dinilai hanya menghabiskan energi dan tidak menyelesaikan permasalahan bangsa. Untuk itu, Wiranto berharap masyarakat khususnya DPR tidak terjebak pada kepentingan sesaat terkait pembentukan pansus orang hilang tersebut.

"Capek lah bongkar-bongkar, fitnah-fitnah yang menghabiskan energi. Kita itu tengah menghadapi permasalahan global yang harus segera dituntaskan. Ini tugas kita untuk menyelesaikannya," kata Wiranto di hadapan sejumlah media massa.

Sebelumnya, mantan Ketua MPR Amien Rais menilai ada agenda politik tertentu di balik pemunculan kembali Pansus DPR untuk Orang Hilang. Pasalnya, pansus yang dahulu seperti sudah pingsan, tiba-tiba bangkit lagi menjelang pemilu.

Sementara itu, mantan Komandan Jenderal (Danjen) Kopassus Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar tidak setuju Pansus DPR untuk Orang Hilang memanggil Wiranto dan SBY. Pasalnya, mereka dinilai tidak terlibat peristiwa ini. "Saya melihat Pak Wiranto dan SBY adalah orang yang dalam masalah penculikan itu tidak terlibat, kok malah dipanggil," ujar Agum usai menghadiri Diskusi Nasionalisme vs Kedaerahan di Hotel Sultan Jakarta, Minggu (26/10).

Agum Gumelar menambahkan, Wiranto yang kala itu menjabat sebagai Panglima TNI telah membetuk tim bernama Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang terdiri para petinggi TNI dari berbagai angkatan yang diketuai oleh Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Subagyo HS serta beberapa anggota dari elemen TNI yang tergabung seperti Kasospol SBY dan Gubernur Lemhannas. "Tim DKP yang memeriksa kasus penculikan ini, jadi Pak SBY tidak perlu diperiksa karena dia tidak terlibat, otomatis dia tidak perlu dipanggil," kata Agum Gumelar.* (AJ)