Pasca-May Day, 1 Mei lalu, ribuan buruh di berbagai wilayah kembali melakukan demo menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Tak cuma di Indonesia, buruh di negara-negara industri maju, seperti Eropa dan Amerika, juga menolak naiknya harga BBM. Akibat kenaikan harga BBM, salah satu perusahan penerbangan terbesar di Amerika, US Airways, berencana melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap sekitar 1.700 karyawannya. Tak ada kata lain yang lebih tepat untuk melukiskan kondisi hidup buruh di tahun 2008 ini, kecuali suram.

Memang, industri energi adalah perkara besar dan berat. Masalah energi (dari ketersediaan, pasokan hingga konsumsinya), terkait dengan seluruh aktivitas ekonomi. Energi adalah jantung ekonomi yang bisa mempercepat atau meng-KO-kan aktivitas perekonomian negara.

Ironisnya, problem berat energi ini tak pernah di-manage secara serius. Buktinya, aneka masalah manajemen energi yang menggelayuti empat tahun pemerintahan SBY-JK nyaris tak menjadikan isu BBM sebagai agenda prioritas pembenahan negara.

Ketergantungan mutlak pada minyak fosil, pengabaian terhadap sumber energi alternatif, konsumsi energi yang boros, kinerja eksplorasi dan lifting yang terus melorot, hingga subsidi yang terus membengkak adalah sederet masalah fundamental yang tak bisa dituntaskan.

Pro-kontra bahkan konflik antara pemerintah dan masyarakat maupun antarkelompok masyarakat kerap terjadi menjelang dan pascakenaikan BBM.

Di level pemikiran, benturan paradigma antara para ekonom mainstream (penyokong gagasan ekonomi liberal) dan ekonom Periferal (pendukung gagasan ekonomi kerakyatan) juga berlangsung seru.

Namun, lepas dari perdebatan itu, fakta dan data sulit dibantah, kebijakan kenaikan harga BBM selalu diikuti melambungnya harga kebutuhan pokok, terpuruknya daya beli rakyat, melemahnya kinerja industri sektor manufaktur, bertambahnya angka kemiskinan dan pengangguran, dan PHK massal.

Kita tidak pernah tahu pemerintah serius melakukan opsi pertama, kedua, dan seterusnya atau tidak. Publik cuma disodori kalkulasi menyeramkan: kalau harga BBM tak dinaikkan, anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) jebol, kepercayaan investor dan dunia internasional merosot, dan kenaikan harga BBM juga untuk keadilan. Menurut data pemerintah, 20 persen penduduk terkaya menikmati 43 persen subsidi, sedangkan 20 persen penduduk termiskin hanya mencicipi tujuh persen.

Argumen lain, kenaikan harga BBM sebesar 28,7 persen akan menghemat APBN Rp 34,5 triliun. Konon, dana ini bisa digunakan untuk subsidi beras miskin dan ketahanan pangan (Rp 4,2 triliun), bantuan langsung tunai atau BLT (Rp 14,1 triliun), dan kredit usaha rakyat (Rp 1 triliun).

Lewat program ini, pemerintah yakin dapat menekan angka kemiskinan dari 16,58 persen (37,17 juta jiwa) menjadi 14,8-15 persen. Pengangguran baru berjumlah 95.995 orang juga akan terserap dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) yang dianggarkan sebesar Rp 3 miliar untuk tiap kecamatan.

Namun, data hasil survei Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) 2006 menunjukkan, kenaikan harga BBM sebesar 114 persen pada Oktober 2005 lalu mengakibatkan 400 ribu buruh formal di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi mengalami PHK massal dan ribuan industri kecil dan rumah tangga di kelima wilayah itu bangkut.

Efek domino lainnya: biaya transportasi publik naik 53,8 persen, biaya makan di kantor naik 41,4 persen, biaya makan keluarga di rumah naik 51,5 persen, dan biaya kontrak rumah naik 47 persen.

Sementara, itu riset OPSI lainnya tentang indeks daya beli pekerja (IDBP) dan indeks persepsi pekerja (IPP) menunjukkan, kenaikan harga BBM juga berdampak buruk pada para pekerja sektor manufaktur dan jasa berpendapatan menengah (antara Rp 2,5 - Rp 4 juta per bulan).

Kenaikan harga BBM untuk ketiga kalinya pada Mei 2008 diprediksi akan mendorong terjadinya pergeseseran pola konsumsi buruh perkotaan. Survei OPSI triwulan pertama 2008 (sebelum kenaikan BBM Mei 2008) menunjukan terjadinya tren "gali lubang tutup lubang" di kalangan buruh untuk nomboki pemenuhan kebutuhan sehari-hari, seperti utang kepada koperasi karyawan, kartu kredit, dan utang kepada keluarga lainnya.

Tekanan ekonomi akibat kenaikan harga BBM juga menekan upah nominal buruh tani di Jawa (Rp 13.373 per hari), sedangkan di luar Jawa buruh hanya menerima upah Rp 18.771 per hari. Di sisi lain, nilai upah riil buruh informal di kota, yang jadi katup penyelamat ekonomi keluarga petani di desa, juga terus melorot.

Menurut data BPS (2007), dibanding tahun 2006, upah buruh bangunan, buruh potong rambut, industri rokok, garmen, pembantu rumah tangga, dan buruh industri rokok tahun 2007 turun masing-masing 0,81 persen, 3,78 persen, 7,96 persen, 4,20 persen, dan 0,91 persen.

Data di atas menunjukkan, logika penurunan kemiskinan melalui subisidi yang tepat sasaran pasca kenaikan BBM hanya possible di atas kertas. Pertanyaannya: apakah program penurunan kemiskinan melalui proyek BLT, PNPM, dan berbagai skema kredit petani dan usaha mikro sungguh realistik mengentaskan buruh dan orang miskin keluar dari batas kemiskinan?

Kalkulasi Indef menyebutkan, kenaikan harga BBM 28,7 persen justru akan menambah tiga juta penganggur dan 1,5 juta orang miskin baru, serta inflasi sebesar 2,5 persen (Koran Tempo, 23/5/08).

Faktual, naiknya harga BBM adalah pil pahit tambahan yang kembali harus ditelan buruh, justru ketika upah riil buruh kian tergerus laju inflasi dan jaring pengaman sosial bagi buruh (dan kaum miskin) belum tersedia.

Jika kita mau jujur, akar masalah ekonomi bangsa ini bersumber dari ketiadaan visi dan strategi pemerintah dalam membenahi perekonomian nasional, penciptaan sistem upah yang adil dan layak serta jaring pengaman sosial bagi buruh dan rakyat miskin secara komprehensif dan fundamental.

Sampai kapan buruh, petani, nelayan, sektor informal, dan masyarakat miskin kota terus dipaksa "bersabar" menunggu terbaginya "kue pembangunan nasional" (baca: kesejahteraan ekonomi yang adil dan merata)? Wallahu'alam.***

Launa 

suarakarya-online.com