| Hanura tidak Nyaman atas Kondisi Bangsa |
| Kamis, 12 November 2009 | |
|
Partai Hanura mengatakan bahwa partainya tidak nyaman dengan kondisi bangsa saat ini. Kasus kriminaliasi KPK yang menjadi puzzle tidak terpecahkan adalah alasan utama bagi Hanura untuk merasa tidak nyaman. "Saya dan fraksi sangat tidak nyaman dengan kondisi bangsa saat ini. Persoalan kriminalisasi KPK tidak juga bisa dituntaskan," ujar Wasekjen Partai Hanura Akbar Faizal saat mengikuti acara dialog di DPD.
Dia menyontohkan bahwa seorang teroris saja bisa terdeteksi dan ditemukan oleh Polisi, masa Julianto, orang yang disebutkan sebagai yang menyerahkan uang ke pimpinan KPK, sampai sekarang masih belum jelas keberadaannya. Ketidaknyamanan Hanura bertambah ketika mengetahui bahwa partai-partai besar saat ini tidak pro rakyat. Dia mengingatkan kepada partai besar untuk berhati-hati terhadap persoalan bangsa. "Ketika rakyat sudah tidak tahan dengan kinerja partai maka berhati-hatilah karena bisa saja partai tersebut berakhir karena rakyat sudah kecewa," tegasnya. Dia juga khawatir jika tidak ada perbaikan kinerja partai maka kekuatan rakyat akan memuncak menjadi gerakan extra parlementer. "Rakyat tidak akan kuat menahan beban demokrasi yang sedemikian banyaknya. Ingatlah bahwa dukungan terhadap KPK di Facebook sudah mencapai 1,3 juta. Ini kan pertanda rakyat sudah tidak percaya lagi kepada partai," ujarnya. Sementara itu, mantan aktivis yang sekarang menjadi pengamat politik Fadjroel Rachman mengungkapkan bahwa gerakan yang ada saat ini baru sebatas gerakan extra parlementer untuk mengoreksi, bukan konfrontatif. "Ada dua gerakan extra parlementer, korektif dan konfrontatif. Saat ini baru korektif," katanya yang juga hadir saat acara dialog tersebut. Gerakan korektif, lanjutnya, bisa dilihat saat aksi pada tahun 1978 sedangkan konfrontatif bisa dilihat saat aksi 1998 lalu. Dia mengingatkan, jika saja Presiden salah menafsirkan atau salah menangani gerakan korektif yang dilakukan oleh rakyat saat ini, bisa berakibat fatal. "Karena bisa saja dari korektif berubah menjadi konfrontatif jika Presiden salah menangani," pungkasnya. -mediaindonesia.com |